Jakarta (Portal Kendari) – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan pentingnya peran Sekretariat Jenderal sebagai pendukung utama jalannya program-program strategis kementerian.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (15/9).
“Peran Sekretariat Jenderal ini begitu penting. Kita menjadi pendukung bagi direktorat teknis, bahkan hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Dengan adanya efisiensi anggaran, kita perlu mengolah bagaimana caranya program kerja dapat dikelola dengan baik meski dengan anggaran terbatas,” ujar Pudji.
Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN juga mengimbau seluruh pejabat struktural di masing-masing biro untuk tetap bekerja maksimal dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Ia menekankan pentingnya soliditas dan rasa persaudaraan di tengah tantangan kerja yang semakin kompleks.
“Tugas kita makin hari makin berat. Untuk itu, kita harus menjaga soliditas, tidak boleh terpecah belah dalam setiap kegiatan, saling percaya, dan tumbuhkan rasa persaudaraan. Semoga pekerjaan kita senantiasa lancar,” tuturnya.
Kegiatan Monev dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan pengarahan langsung dari Sekjen terkait progres kerja delapan biro yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.
“Saat ini, progres penyerapan anggaran delapan biro dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sudah menunjukkan berbagai capaian. Monitoring ini penting untuk memastikan arah kebijakan tetap sesuai dengan target,” ujar Andi.
Dalam kesempatan tersebut, delapan Kepala Biro di bawah Sekretariat Jenderal menyampaikan laporan kinerja dan kondisi terkini masing-masing unit kerja. Adapun biro yang hadir meliputi; Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola internal dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN di tahun 2025.
